Siarpedia.com, Yogyakarta – Direncanakan pekan depan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan vaksinasi ratusan lansia dan guru yang belum menerima vaksin Covid-19. Selain lansia dan guru, vaksinasi juga menyasar pelaku pariwisata, UMKM. Dinkes DIY saat ini sedang melakukan pendataan terhadap lansia dari sejumlah kabupaten dan kota di DIY yang sudah dan belum mendapatkan vaksinasi.
“Kami akan melakukan vaksinasi kepada kedua target tersebut yang dimulai pada 6-9 April 2021 atau tepatnya pekan depan,”
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY drg Pembajun Setyaningastutie, vaksinasi rencananya akan kembali digelar secara massal selama satu minggu. “Kami akan melakukan vaksinasi kepada kedua target tersebut yang dimulai pada 6-9 April 2021 atau tepatnya pekan depan,” ujar Pembajun di lokasi vaksinasi massal dosis kedua pelayan publik dan ASN di Jogja Expo Center (JEC), Senin, 29 Maret 2021.
Pembajun menambahkan, dengan kuota 1.000 lansia, pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan dalam waktu sehari. Sejatinya, vaksinasi Covid-19 untuk guru, sebagian sudah dilaksanakan kabupaten/kota. “Kita intinya mau membantu percepatan. Targetnya besok sekitar 4ribu guru, terutama dari SMA yang milik Pemda. Untuk jumlah lansia, guru, dan pelaku pariwisata sendiri totalnya 10-12 ribu orang,” ujar Pembajun.
Sementara, terkait dengan datangnya bulan Ramadhan, Pembajun berujar bahwa pelaksanaan vaksinasi tetap dilaksanakan pagi hari. “Kami laksanakan pagi, untuk menghindari hypoglikemia, atau kurangnya kadar gula pada manusia. Kalau pelaksanaannya malam hari, ya habis buka puasa, kasian pasien dan nakesnya. Kami optimis masih tetap jalan, tapi tidak sebanyak ini,” jelasnya.
Pemberian vaksin kepada tenaga pendidik merupakan tindak lanjut rencana pemberlakukan pembelajaran luring pada SMA dan SMK di DIY. Pada Jumat, 27 Maret 2021, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan mulai April atau Mei, akan dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka pada 5 SMA dan 5 SMK di DIY. Hasil dari uji coba selanjutnya disampaikan kepada Gubernur DIY sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. (*)
.
