Sekda DIY Lantik Pejabat Fungsional, Kepala Sekolah dan TU
Siarpedia.com, Yogyakarta – Keberlangsungan kepemimpinan di lembaga pendidikan atau sekolah menjadi penting untuk mewujudkan peserta didik berkualitas. Untuk itu, Pemda DIY melantik Tata Usaha, Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional Umum, Rabu, 16 Desember 2020. Tercatat ada 127 peserta yang dilantik oleh Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Gedung Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Aji sapaan akrab Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah dan Tata Usaha. “Sebab apabila jabatan-jabatan ini dibiarkan terlalu lama sangat tidak baik. Hal ini karena kehadiran pimpinan di suatu instansi sangat diperlukan bagi unit kerja masing-masing OPD,” ucap Aji menjelaskan.
Menurutnya, tugas sebagai Kepala Sekolah dan Tata Usaha sekolah saling menunjang dan mendukung satu sama lain. Kepala TU Sekolah merupakan satu-satunya pejabat struktural di sekolah bersangkutan. Sehingga tugas-tugas administratif di sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Kepala sekolah akan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas terkait dengan akademik. Ada beban administrasi juga disitu bersama dengan Kepala Tata Usaha.
“Kelancaran administrasi dan akademik di masing-masing sekolah itu tentu menjadi tanggung jawab mereka yang dilantik,”
“Kelancaran administrasi dan akademik di masing-masing sekolah itu tentu menjadi tanggung jawab mereka yang dilantik,” kata Aji. Sedangkan meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) sudah memberikan sinyal untuk penyelenggaraan pendidikan melalui tatap muka bisa dimulai semester depan, atau Bulan Januari, namun Aji menjelaskan tetap harus ada koordinasi lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala BKD DIY Amin Purwani menyampaikan, semua kekosongan jabatan kepala sekolah telah terpenuhi pada pelantikan kali ini. Namun masih ada jabatan fungsional yang belum terisi,dan masih diupayakan mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi. Mengenai pembelajaran tatap muka, menurutnya harus disesuaikan dengan kebijakan yang diambil namun juga harus dilihat kondisi lapangan. (*)